Perwakilan ORI Babel

Shulby Yozar, Terpilih Jadi Kaper Ombudsman RI Babel

KBRN, Bangka Belitung : Seorang Akademisi dan Aparatur Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Shulby Yozar Ariadhy, S.IP, MPA, M.Sc terpilih sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Provinsi Bangka Belitung tahun 2021-2026. Dosen Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka ini terpilih setelah menyisihkan belasan peserta melalui serangkaian proses seleksi

Hasil akhir seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia itu resmi diumumkan tim seleksi melalui website ombudsman RI pukul 18.30 WIB tadi malam

Shulby Yozar Ariadhy dengan nomor peserta KP-BABEL- 13 itu dipilih menjadi Kepala Perwakilan Lembaga Negara yang konsen mengurusi pelayanan publik, untuk Provinsi Bangka Belitung

Ketika diwawancara RRI.co.id, Kamis, (24/12/2020), Shulby Yozar menyampaikan bahwa, kewenangan Ombudsman terkait pelayanan cukup luas, tidak hanya mengawasi kinerja Pemerintah, namun semua pihak, oleh karena itu penguatan kelembagaan jadi fokus awal yang akan dilakukannya

“Seluruh atau sebagian kegiatan di Pemerintahan, baik perorangan, organisasi itu di biayai oleh APBN atau pun APBD, jadi itu semua sebenarnya merupakan kewenangan ombudsman terkait penyelenggaraan administrasinya” jelas Shulby Yozar

Oleh karena itu menurutnya, kewenangan yang luas ini belum di dukung oleh kapasitas kelembagaan yang cukup memadai, seperti dari segi jangkauan di daerah pelosok, untuk Babel sendiri punya 6 Kabupaten dan 1 Kota, sementara dari segi personil pun sangat terbatas

“Hal itu yang mesti kita perkuat dari berbagai aspek, dengan cara bekerjasama, karena Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri, tetap butuh dukungan dari Stakholder, Pemerintah, LSM termasuk juga peran media massa untuk mengawasi kinerja pelayanan publik” katanya

Walaupun sebenarnya, Ia menilai lembaga pelayanan publik itu sudah banyak, Ombudsman hanya salah satu bagian saja dengan kewenangannya, melengkapi dari sebagian besar institusi atau lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal yang ada selama ini

“Jika semua pihak saling menjalankan tugasnya, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing pelayanan itu punya keterbatasan tersendiri dalam menjalankan tugasnya baik dari segi regulasi dan prakteknya, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama sebenarnya untuk kemudian bagaimana mengoptimalisasi pengawasan pelayanan publik bisa berjalan di Provinsi Bangka Belitung pada khususnya” ungkapnya.

Sumber: RRI